Belakangan ini otoritas India tengah bersitegang dengan sejumlah perusahaan sosial media lantaran menolak untuk menghapus pesan berisikan kerusuhan dalam demonstrasi petani di India.
1. Perusahaan sosial media mendapatkan peringatan tertulis
Pemerintah India sudah memberikan ancaman penjara kepada pekerja perusahaan sosial media seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter. Bahkan perusahaan asal Amerika Serikat tersebut diberikan surat ancaman secara tertulis apabila tidak mengindahkan aturan baru yang berlaku di negaranya, dilansir dari RT.
Mengutip dari The Wall Street Journal, upaya yang dilakukan Pemerintah India untuk meredam protes politik mengenai reformasi agraria. Maka perusahaan teknologi diharuskan untuk menghapus sejumlah informasi terkait hal tersebut dalam platformnya, jika tidak maka pekerjanya yang berbasis di India akan diancam hukuman penjara.
2. Sejumlah sosial media sudah mengikuti aturan yang berlaku
Melaporkan dari The Wall Street Journal, menurut sejumlah perusahaan seperti WhatsApp melalui juru bicaranya menerangkan apabila sudah mengikuti standar internasional termasuk di dalamnya hak asasi manusia, beserta penerapan proses dan aturan hukum.
Sementara juru bicara Facebook juga mengatakan apabila sudah melakukan menghapus sejumlah postingan yang tak pantas dan memberikan permintaan data sudah sesuai dengan hukum dan jangka waktu layanannya. Sedangkan pihak Twitter cenderung lebih menolak dan memaksa melanjutkan advokasi dalam prinsip fundamental dari keterbukaan internet.
3. Adanya ketegangan antara pemerintah India dan perusahaan teknologi
Mengutip dari Business Insider, perusahaan teknologi dan pemerintah India beberapa kali terlibat perseteruan selama berjalannya demonstrasi petani. Sebelumnya Twitter bersedia merestriksi postingan dari jurnalis dan aktivis terkait informasi mengenai demonstrasi, tetapi kemudian mengembalikan postingan tersebut ke dalam platformnya.
Bahkan Twitter mengatakan jika sempat menahan sebanyak 500 akun sesuai permintaan dari Menteri Elektronik dan Teknologi Informasi India, Ravi Shankar. Ia juga menerangkan apabila, "Saya dengan baik hati mengingatkan kembali pada para perusahaan, entah itu Facebook, Twitter, LinkedIn atau WhatsApp dan lainnya. Mereka dengan bebas bisa berbisnis di India, tapi mereka harus menghormati konstitusi di India."
